PRIBUMINEWS — PT Pertamina (Persero) menyangkal telah mengambil keuntungan sebesar Rp 30 ribu per tabung dari penjualan elpiji ukuran 12 kg. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, paling banter pihaknya mengambil untung tidak lebih dari 10 persen per tabungnya.

Dia pun menyampaikan penyesuaian harga LPG non subsidi, termasuk elpiji 12kg, yang telah mencapai keekonomiannya, dapat mengundang hadirnya kompetitor sehingga menciptakan bisnis LPG lebih sehat di masa mendatang.

Sebelum 2015, lanjut Wianda, Pertamina menderita kerugian dalam memasarkan elpiji 12 kg, hingga mencapai Rp 5,7 triliun per tahun (2013), dan Rp 4,3 triliun per tahun (2014).

“Dengan penyesuaian harga elpiji 12 kg sesuai market price saat ini, di tahun 2015 Pertamina mulai mendapatkan laba,” ucap Wianda di Jakarta, Jumat (21/8).

Wianda bilang, di awal tahun 2015, Pertamina mulai dapat menyesuaikan harga elpiji 12 kg sesuai market price, dan penyesuaian harga (kenaikan/penurunan) dilakukan setiap bulan hingga bulan April 2015 mengikuti fluktuasi harga bahan baku LPG (CP Aramco) dan kurs USD.

“Dalam pelaksanaan penyesuaian harga tersebut, Pertamina selalu berpedoman pada Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 Pasal 25, serta penyesuaian harga selalu dilaporkan kepada Menteri ESDM serta kementerian terkait lainnya,” terangnya.

Namun, berdasarkan evaluasi pelaksanaannya, pola penyesuaian harga bulanan seperti ini menimbulkan gejolak harga di masyarakat dan jalur distribusi. Di saat harga turun, masyarakat kurang merasakan dampaknya, dan jalur distribusi mengalami kerugian akibat sudah menebus harga tinggi dan menjual dengan harga yang lebih rendah.

“Sementara di saat harga naik, sektor usaha yang terkait LPG serta konsumen rumah tangga paling merasakan dampaknya, yang pada akhirnya mendorong inflasi yang cukup tinggi,” beber Wianda.

Pola konsumsi elpiji 12 kg berbeda dengan barang lainnya yang rata-rata penggunaan berdasarkan riset lembaga independen dikonsumsi lebih dari 1 bulan untuk setiap tabungnya. Selain itu, rantai distribusi elpiji 12 kg melibatkan sub Agen dan warung tidak sesuai apabila dilakukan penyesuaian dalam periode yang lebih pendek.

Dari sisi konsumen, berdasarkan hasil survei lembaga independen, elpiji 12 kg hanya dikonsumsi oleh sekitar 6 persen masyarakat Indonesia dengan profile kalangan menengah ke atas (memiliki lemari es dan komputer) dengan pengeluaran untuk LPG lebih rendah dari pengeluaran untuk biaya komunikasi dan hiburan. Sehingga segmen pengguna elpiji 12 kg berbeda dengan elpiji 3 kg bersubsidi.

“Dengan penyesuaian harga yang telah mencapai keekonomian sebenarnya justru dapat menjadi daya tarik bagi hadirnya kompetitor yang dapat menciptakan bisnis LPG lebih sehat di masa mendatang,” Wianda kembali menekankan.

Di pasaran pun saat ini telah beredar LPG non subsidi selain Pertamina, yang dijual Rp 104.500 per tabung 5,5 kg di level distributor atau setara dengan Rp 19.000/kg. Saat ini, harga jual elpiji 12 kg Pertamina rata-rata adalah Rp 142 ribu per tabung di level Agen, atau setara dengan Rp 11.833/kg.

Sebelumnya, menurut kajian Indonesia Corruption Watch, Pertamina ternyata dalam menetapkan harga jual LPG 12 kg pada tahun 2015 melampaui kewajaran harga pasar (keekonomian). Sehingga diindikasikan merugikan masyarakat rerata sebesar Rp 1.630 per Kg atau Rp 19.565 per tabung. Atau secara keseluruhan dengan perkiraan konsumsi LPG 12 kg sebanyak 75.000 MT per bulan, nilai pemahalan (kerugian) yang dialami oleh konsumen sebesar Rp 978,2 miliar.

Dengan melihat kondisi tersebut ICW:

  1. Meminta agar PT Pertamina (cq Kemeneg BUMN) segera menurunkan harga jual LPG 12 kg disesuaikan dengan harga keekonomian yang wajar, dimana untuk bulan Agustus 2015 harga jual LPG 12 Kg yang wajar adalah Rp 112.000 per tabung.
  2. Meminta pemerintah (Kementerian ESDM, BUMN) merumuskan kebijakan yang transparan dan akuntabel terkait formula dan mekanisme penetapan harga LPG 12 Kg, sehingga prinsip penyehatan badan usaha tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
  3. Meminta DPR khususnya Komisi VIII mengoptimalkan fungsi pengawasan terkait kebijakan energi yang dijalankan oleh pemerintah serta meminta pertanggung jawaban PT Pertamina terkait kebijakan dan penaikan harga LPG 12 Kg.
  4. Meminta BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Audit PDTT) terkait kebijakan Pertamina dalam pengelolaan LPG 12 kg.
  5. Mendorong KPK untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif lagi pada sektor migas terlebih masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. [edy/iba]

Comments

comments