PRIBUMINEWS – Meski wewenangnya sebagai menteri koordianator telah ditambah, menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli tetap menyuarakan pandangannya bahwa program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Megawatt tidak masuk akal. Yang paling realistis, katanya, 16.167 Megawatt.

“Yang paling realistis dicapai, ya, sekitar 16 ribu Megawatt, bisa naik jadi 18 ribu Megawatt,” ungkap Rizal Ramli setelah rapat koordinasi di kantornya, Gedung BPPT I, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Setelah melakukan kajian yang matang dan rapat koordinasi yang dilakukan bersama Direktur PLN Sofyan Bashir, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta jajaran Dirjen ESDM dan Kementerian Dalam Negeri, lanjutnya, rencana pemerintah membangun program 35.000 Megawatt dinilai tidak realistis. Menurut Rizal, jika program 35 ribu Megawatt dipaksakan justru akan membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan PLN.

Jika dipaksankan 35 ribu Megawatt sampai tahun 2019, akan ada kelebihan kapasitas sampai 21 ribu Megawatt. “Sesuai ketentuannya, PLN harusnya membeli 72 persen listrik yang diproduksi swasta, mau dipakai atau tidak. Dengan hitunga-hitungan ini, ada kewajiban PLN beli listrik swasta tidak kurang dari Rp 10.763 miliar per tahun. Ini bangkrut nanti,” kata Rizal.

Ia pun mengungkapkan, kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.526 Megawatt. Pada tahun 2015, beban puncak mencapai 50.856 Megawatt. Sekarang ini, pembangunan pembangkit listri yang tengah berlangsung sebesar 7.000 Megawatt. Jika program listrik 35 ribu Megawatt dipaksakan ditambah 7.000 Megawatt yang tengah berlangsung, akan ada ketersidaan kapasitas pemabngkit sebesar 95.586 Megawatt sampai 2019. “Padahal kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 Megawatt. Maka akan ada kapasitas idle sebesar 21.331 Megawatt. Ini yang saya maksud yang bisa buat PLN rugi secara finansial,” tuturnya. (Tom/Pur)

Comments

comments