PRIBUMINEWS – Sebenarnya apa yang telah dilakukan pemerintah sekarang ini, yang hampir berjalan setahun? Entahlah. Yang pasti ekonomi amburadul, utang luar negeri semakin menggunung, dunia hukum masih sangat kacau, jagat politik gaduh, dan kualitas kejahatan mengerikan. Wajar jika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko dalam enam bulan terakhir ini menurun, seperti terungkap dalam hasil survei yang dilakukan Indobarometer.

Menurut survei itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Joko saat ini sebesar 46%, sementara 51,1% lainnya mengaku tidak puas. Tingkat kepuasan ini menurun 11% dari survei yang dilakukan Indobarometer pada enam bulan sebelumnya. “Jika dibandingkan survei yang kami lakukan enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi turun dari 57,5 persen ke 46,0 persen atau sekitar 11 persen,” ungkap Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari di, Senayan, Jakarta Kamis (8/10).

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menurun. Sekarang ini tingkat kepuasannya sebesar 42,1%, sedangkan yang tidak puas sebesar 52,9%. “Begitu juga dengan Jusuf Kalla. Hasil survei Indobarometer, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen. Terjadi penurunan sebesar 11,2 persen,” tutur Qodari.

Dari survei itu juga diketahui, publik tidak puas dengan upaya pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil survei Indo Barometer menunjukkan mayoritas publik menganggap kesejahteraan masyarakat buruk dalam setahun pemerintahan Joko-JK. “Sebesar 65,6 persen responden menilai buruk,” kata Qodari.

Kepercayaan publik pada kondisi politik, hukum, dan pemberantasan korupsi juga tergolong rendah, yaitu di bawah 50%. Secara umum, katanya, ada enam permasalahan penting yang disorot publik. “Perekonomian secara umum paling tinggi sebesar 37,2 persen. Disusul oleh masalah sulitnya lapangan pekerjaan sebesar 13,3 persen. Soal kemiskinan 3,7 persen dan kurangnya kesejahteraan masyarakat hanya sebesar 2,9 persen. Isu meningkatnya korupsi menempati posisi empat,” ujarnya.

Survei itu dilakukan dengan responden di 34 provinsi pada 14 hingga 22 September 2015. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang dengan margin error sebesar kurang lebih 3%. (Ton/Pur)

Comments

comments