PRIBUMINEWS – Di tengah kegaduhan demi kegaduhan yang terjadi di negeri ini, sedikitnya 16 pulau dan gugusannya di Indonesia dikuasai pihak asing, sejak tahun 2014. Demikian diungkapkan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Fakta tersebut, menurut Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, menunjukkan praktik privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus berlangsung. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menafsirkan kedua praktik tersebut melawan konstitusi, yakni Pasal 28 dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pulau-pulau yang dikuasai pihak asing dan tidak bisa diakses tanpa izin tersebut tersebar di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Lima pulau kecil sudah dikelola oleh investor pada tahun 2014, dengan nilai investasi Rp 3,074 triliun. Penguasaan terhadap lima pulau lagi akan direalisasi pada tahun 2015 dan upaya menguasai enam pulau dalam penjajakan.

Parahnya lagi, menurut Abdul Halim, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin menteri”. Ironisnya, juga disebutkan, “Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional”. “Logika berpikir para pengambil kebijakan di Tanah Air tidak masuk akal. Menyandingkan penanaman modal asing dengan kepentingan nasional adalah bentuk kesesatan berpikir. Sebaliknya, kepentingan nasional akan dikebiri atas nama investasi. Dalam konteks inilah, Menteri Kelautan dan Perikanan harus mengajukan upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di dalam Prolegnas 2016,” tutur Halim.

Menurut cataan Kiara, dalam Nota Keuangan APBN 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan anggaran sebesar Rp 6.726,0 miliar. Salah satu program kerja yang ingin dijalankan pada 2015 adalah program pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan pulau kecil ini juga tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menindaklanjuti mandat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendaftar 100-300 pulau potensial dan ditawarkan kepada investor.

Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun atau menjadi sebesar Rp 15,8 triliun. Salah satu program prioritas adalah pengembangan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar. Indikator kinerja yang dipatok adalah jumlah pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pengembangan ekonominya sebanyak 25 pulau. “Munculnya pasal 26A mempermudah penguasaan asing atas pulau-pulau kecil. Pasal 26A mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam skema investasi penanaman modal dengan dasar izin menteri,” kata Abdul Halim.

Menurut Halim lagi, pasal 26A ayat (4) terindikasi kuat adanya praktik jual-beli pulau oleh orang asing. Bahkan, terdapat praktik di lapangan yang bertentangan, misalnya di Gili Sunut, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 109 keluarga tergusur karena investasi pulau kecil oleh PT Blue Ocean Resort asal Singapura. “Sekali lagi, putusan hukum mengikat diabaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujarnya. [Bersambung] (Ron/Pur)

Comments

comments