PRIBUMINEWS – Pengamat Politik GASPOL Indonesia Virgandhi Paryudantoro mengatakan, bencana asap yang mengakibatkan jutaan rakyat menderita sakit pernapasan dan beberapa orang meninggal sudah termasuk pelanggaran HAM berat atau genosida. Pasalnya, hingga saat ini janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus asap dengan jangka waktu 2 minggu tidak terbukti kebenarannya.

“Jokowi banyak berjanji untuk memberikan pengharapan hidup yang layak bagi warga Sumatera dan Kalimantan. Namun, perlu dicamkan rakyat saat ini butuh aksi nyata pertolongan dari pemerintah agar mereka terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh korporasi dan lalainya pemerintah,” tegas Virgandhi dalam rilisnya kepada redaksi.

Menurut Virgandhi, kebakaran lahan hutan yang menimbulkan banyaknya jutaan korban sudah layak disebut pelanggaran ham berat dan untuk itu DPR sebaiknya segera membentuk Pansus Asap agar dapat menyelidiki, apakah memang ada pembiaran dari pemerintah, yang mengakibatkan titik asap semakin meluas?.

“Saya menghimbau untuk para anggota legislatif unutk menggunakan nurani dan berempati pada penderitaan rakyat di Sumatera dan Kalimantan yang tersiksa akibat ulah para korporasi dan kelalaian pemerintah,  untuk itu segera bentuk pansus asap dengan menggunakan hak konstitusional untuk mengetahui siapa dalang pembakaran hutan, karena jika dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin rakyat Sumatera dan Kalimantan akan berhijrah ke Jakarta untuk menduduki gedung DPR RI,” tutup Virgandhi. (TOM/ATA)

Comments

comments