PRIBUMINEWS – Gagasan Desa Wisata Syariah di Bali, yang dilancarkan beberapa tokoh Islam mendapat penentangan keras dari tokoh Radikal Hindu Bali, Arya Wedakarna.

Ia menyatakan, ”Saya baru tahu jika wisatawan arab di Bali hanya 0,3%. Nanti kita periksa data divalid. Saya kira, jangan sampai pemerintah memaksakan Bali menjadi destinasi Wisata Syariah hanya karena desakan sekelompok agama, termasuk dari Masyarakat Ekonomi Syariah. DPD RI dalam posisi tidak menolak ekonomi Syariah, itu adalah hak umat Islam. Tapi kalau ide itu dilontarkan untuk Bali yang sudah punya desa adat, dan wisatawannya sebagian besar dari kalangan Kristen, Katolik dan Budha, ya wajar jika terdapat penolakan.” kata Wedakarna di facebooknya.

Tokoh lain, Cok Ace (Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI di Bali) menyatakan bahwa Presiden RI sudah tegas menolak Bali menjadi Destinasi Pariwisata.

“Dari 18 titik destinasi syariah, Presiden sudah mengeluarkan Bali dari wilayah itu. Saya tidak tahu komunikasi dengan Menteri Pariwisata. PHRI tegas menolak Wisata Syariah,“ ungkap Cok Ace yang juga dikenal tokoh Puri Ubud.

Setelah menolak Wisata Syariah, ia mendorong salam Hindu OM Swastiastu disebarkan dimana-mana. Karena itu ia senang sekali ketika PT Angkasa Pura Aiport Ngurah Rai Tuban memasang OM Swastiastu di bandaranya.

“Walau belum maksimal, tapi saya apresiasi jika Airport sudah memasang tulisan OM Swastiastu. Apalagi saya dengan Wagub Bali juga sudah mendorong. Ini akan jadi laporan baik dari DPD RI tentang kinerja Airport ke Menteri BUMN dan Airport,” ujarnya.

Tokoh Hindu Radikal ini menyatakan bahwa Bali seperti Israel di tengah-tengah bangsa Arab. “Ke depan Bali bisa jadi seperti Israel, karena Bali bisa memenuhi unsur seperti itu,” kata Wedakarna dalam acara dialog terkait isu desa wisata syariah di Denpasar (26/11).

Selain itu, menurutnya DNA orang Bali adalah orang Majapahit yakni orang Jawa yang tidak ingin disyahadatkan oleh Walisongo.

Gagasan desa wisata syariah di Bali, sebenarnya dilontarkan oleh beberapa anggota DPD RI untuk menampung wisatawan dari luar negeri dan dalam negeri yang menginginkan wisatanya –misalnya tempat menginapnya- bersih dari pelacuran, minuman keras dan hal-hal lain yang berbau maksiyat.(*IZ)

Comments

comments