MEGA KORUPSI MIGAS DIDIAMKAN, KPK MAIN SINETRON PEMBERANTASAN KORUPSI

1017

PRIBUMINEWS – Semakin tua usia KPK ini semakin tidak jelas arah pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK dari jilid satu hingga sekarang kualitasnya semakin menurun. Semangat pemberantasan korupsi pada awal terbentuknya KPK kini semakin terdegradasi disebabkan oleh pimpinannya yang tidak memahami arti sesungguhnya kata pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK ini malah terjerumus dalam aksi politisasi hukum. Seperti sedang bermain sinetron dengan judul pemberantasan korupsi, demikian pendapat dari Ferdinand Hutahaean, dari Energy Watch Indonesia.

Apa yang dilakukan oleh KPK belakangan ini yang melakukan OTT hingga 3 kali dalam sebulan, sama sekali tidak menunjukkan KPK sebagai garda depan pemberentasan korupsi, tapi terkesan sedang bermain sinetron atau akting untuk menutupi kasus yang lebih besar. “OTT yang dilakukan KPK terakhir ini adalah kasus abal abal dengan barang bukti ratusan juta, ironis sekali apa yang dilakukan oleh KPK sementara mega korupsi terbiarkan tanpa ditangani,” kata Ferdinand.

Lebih lanjut Ferdinand mengatakan “Mengapa kami menyebut KPK sedang bermain sinetron pemberantasan korupsi? Buktinya coba kita lihat, terkait kasus RS Sumber Waras yang sudah terang benderang di tengah publik akan adanya dugaan kerugian negara ratusan milliar, tapi KPK malah sibuk mencari niat jahat dari pelakunya. Sejak kapan KPK berubah menjadi Komisi Pencari Niat Korupsi? Yang kedua justru yang tergolong mega korupsi adalah kasus kasus dugaan kerugian negara di sektor migas yang nilainya trilliunan rupiah.”.

Hal terbaru adanya temuan BPK atas kelebihan pembayaran cost recovery kepada beberapa KKKS di antaranya Chevron, Conoco Philips, Total dan lain-lain, imbuh Ferdinand. Ini nilainya Rp.3,9T tergolong sangat besar tapi mengapa KPK diam dan menganggap itu biasa saja? “Kami yakin andai cost recovery dibongkar 10 tahun terakhir maka akan terbongkar perampokan uang negara ratusan trilliun yang hilang atau dikorupsi,” tegasnya.

Ferdinand berharap, “KPK jangan jadi pemain sinetronlah, pimpinan KPK kalau tidak paham arti kata pemberantasan korupsi ya sebaiknya mundur, jangan jadi pimpinan lembaga pemberantasan korupsi. Cari pekerjaan lain saja. Kami mendesak KPK untuk membuktikan diri mengusut tuntas kasus mega korupsi cost recovery ini. Kalau KPK diam, berarti memang para pimpinan KPK layak dijuluki para pemain sinetron pemberantasan korupsi.” (Pam)

Comments

comments