Pribumi News – Kasus penyusupan tenaga kerja Cina yang tanpa dokumen resmi telah melakukan kegiatan ilegal di daerah Halim Perdana Kusumah yang mana daerah itu adalah daerah kekuasaan militer TNI AU. Penyusupan itu semakin mencurigakan ketika rilis dari PT KCIC yang menyatakan tidak ada kegiatan terkait kereta api cepat di halim dan belum adanya ijin resmi dari TNI AU terkait penggunaan lahan Halim Perdana Kusumah untuk kereta api cepat tidak boleh dianggapmasalah sepele.

Kami sangat menyayangkan pernyataan dari Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyepelekan masalah. Ini menteri BUMN terlalu menyepelekan masalah dan menganggap kedaulatan negara yang dicabik-cabik tenaga kerja Cina tersebut adalah hal biasa. Rini salah, dia sebagai menteri harusnya turut serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bukan malah menyepelekan masalah yang ada. Patut dicurigai aktifitas tersebut adalah aktifitas mata-mata karena tidak ada dokumen resmi apapun yang dipegang oleh para tenaga kerja Cina yang ditangkap tersebut.

Pemerintah harus mengirimkan nota protes keras kepada Cina atas aksi warga negaranya di Indonesia. Ini tidak bisa didiamkan dan pemerintah tidak boleh asal mendeportasi para pelaku tanpa proses peradilan. Mereka harus disidik atas pelanggaran keimigrasian dan pasal pidana penyusupan memasuki areal tertutup tanpa ijin. Bahkan jika perlu mereka ditahan dan diadili karena melakukan aksi mata mata di wilayah TNI AU. Ini bukan masalah sepele, jadi kami minta Rini Soemarno jangan asal bicara. Kami juga mempertanyakan keberadaan selebritis BIN dimana? Mengapa BIN tidak tau ada kegiatan ilegal seperti ini? Apa para selebritis intelijen kita seperti Sutiyoso sedang asyik menikmati tangkapannya Samadikun Hartono hingga lupa tupoksinya? Kami desak kepada semua pihak elit negara ini agar jangan menggadaikan republik ini demi ambisi sesat pemerintah ini.
*Ferdinand Hutahaean
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia

Comments

comments