PribumiNews – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghimbau para nelayan Indonesia untuk lebih gencar melaut. Hal itu seiring dikeluarkannya kebijakan negative list perikanan tangkap untuk asing oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Mei 2016 lalu.

“Ini salah satu penekanan yang luar biasa untuk mendorong nelayan dan pengusaha Indonesia agar bisa melaut dengan bebas, berkembang, dan mendapatkan tangkapan yang bagus,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, yang juga menjabat Kepala Badan Litbang Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Rabu (22/6).

Menurut Zulficar dikeluarkannya kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) tersebut memberikan kesempatan kepada nelayan dalam negeri untuk bebas menangkap ikan di perairan Indonesia secara mandiri. “Sekarang ikan semakin banyak, tangkapan nelayan cukup banyak. Kapal eks asing sudah tidak bisa melaut. Artinya nelayan Indonesia silakan melaut,” ujarnya.

Himbauan melaut ini juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi kepada para pejabat Eselon II KKP di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis 7 Juni lalu, yang salah satunya juga membahas percepatan proses perizinan.

Zulficar menambahkan, penerbitan dokumen perizinan yang sebelumnya memakan waktu hampir satu bulan, ke depannya dapat dipercepat menjadi 5 hari dengan syarat semua dokumen yang diminta kepada para pengusaha harus segera dilengkapi.

“Makanya ke depan, dokumen-dokumen itu akan disosialisasikan lagi. Apa saja yang dibutuhkan. Supaya lima hari bisa kekejar. Kita coba percepat, idealnya memang bisa lima hari,” ujar Zulficar.

Proses penerbitan dokumen perizinan yang terdiri dari Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) tersebut dapat dilakukan secara online dengan membuka website yang telah disediakan oleh KKP yaitu http://www.perizinan.kkp.go.id/.

“Perizinan online ada website yang bisa dilihat, yang memuat semua prosedurnya. Jika dibenahi semua prosesnya, ini akan bisa mengakselerasi. Mudah-mudahan nanti lima hari bisa selesai,” ungkap Zulficar.

Selain sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, penerbitan dokumen perizinan ini juga tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/Permen-KP/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Laut Lepas yang baru saja diterbitkan 20 Juni 2016 lalu.

Serahkan 312 Dokumen Izin Usaha Tangkap

KKP melalui Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) menyerahkan sebanyak 312 dokumen perizinan usaha penangkapan ikan kepada para pengusaha perikanan di Kantor KKP, Rabu (22/6).

Sebanyak 312 dokumen perizinan diserahkan secara simbolis oleh Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar kepada beberapa perwakilan pengusaha. Dokumen tersebut terdiri dari 66 SIUP perubahan, 246 SIPI/SIKPI dengan rincian SIPI/SIKPI perpanjangan sebanyak 174 dokumen dan SIPI/SIKPI perubahan sebanyak 72 dokumen.

Sementara itu Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Saifuddin mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempermudah pengusaha dalam memperoleh SIUP, SIPI, dan SIKPI asalkan syarat yang dibutuhkan dapat dilengkapi oleh para pengusaha.

Ia menambahkan, syarat-syarat yang harus dilengkapi bukan hanya berguna untuk KKP dan pengusaha, tetapi juga sebagai transparansi database dan pertanggungjawaban KKP kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemenkeu dan BPK juga turut mengawasi KKP dalam penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

“Pada intinya kami akan memudahkan, tapi untuk database harus ada di tempat kami untuk pertanggungjawaban ke Kemenkeu dan BPK. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk cepat. Oleh karena itu kita saling take and gift. Nanti untuk ke depannya, kalo syaratnya lengkap, 5 hari bisa selesai. Tapi persyaratan yang dibutuhkan harus dilengkapi,” ungkap Saifuddin.(Dod)

Comments

comments