PribumiNews.com – Pemerintah Jokowi mengeluarkan Intruksi Presiden No.8 tahun 2016 tentang Amputasi anggaran. Dan intruksi Presiden ini berwajah “sadis” karena alokasi anggaran penegakan hukum atau lembaga lembaga yang bekerja di wilayah hukum yang akan diamputasi oleh payung hukum yang bernama intruksi Presiden ini sebesar Rp.3.751.169.872.000 untuk 8 kementerian atau lembaga negara, demikian diungkapkan Uchok Sky Khadafi, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, (5/9/2016).

Lebih lanjut Uchok Khadafi membeberkan ranking anggaran yang diamputasi oleh pemerintahan Jokowi, yakni Kepolisian Negara sebesar Rp.2.959.225.000.000; Kementerian Hukum dan hak asasi Manusia sebesar Rp.550.908.000.000; Mahkamah Agung sebesar Rp.192.536.600.000; Kejaksaan Agung sebesar Rp.18.032.000.000; Komisi Pemberantasan korupsi sebesar Rp.13.001.000.000; Mahkamah Konstitusi sebesar Rp.10.849.534.000.000; Komisi Yudisial sebesar Rp.3.873.738.000.000; dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangaan sebesar Rp.2.744.000.000.000

“Tetapi, intruksi Presiden No.8 tahun 2016, pemerintah menyebutkan dengan istilah dalam bahasa sebagai, langkah langkah penghematan Belanja kementerian atau lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2016. Kok bahasa penghematan pemerintah sama saja dengan amputasi atau menghapus anggaran untuk kebutuhan dan kepentingan penegakan hukum yang akan berakibat kepada hilangnya rasa aman dalam masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Uchok menegaskan, “Pada pihak lain,seperti para koruptor akan berpesta, karena alokasi anggaran pada aparat hukum seperti Kejaksaan, kepolisian, KPK, dan PPATK sangat minim anggaran, dan akan susah menjangkau para maling anggaran negara. Bisa bisa aparat hukum seperti Kejaksaan, kepolisian, KPK, dan PPATK jadi “mandul” dong lantaran minim anggaran dalam membongkar kejahatan korupsi.”

Selanjutnya, amputasi anggaran ini akan berdampak kepada hilangnya rasa aman masyarakat, bisa dilihat dari amputasi anggaran kepolisian yang sampai sebesar Rp.2.9 Triliun. “Amputasi anggaran kepolisian ini, sungguh besar, dan tidak masuk akal sehat manusia. Dan hal ini bisa mengakibatkan publik tidak punya rasa aman dan nyaman lagi karena tingkat kriminal meningkat lantaran akan ada pembiaran dari pihak kepolisian lantaran anggaran minim, atau kalau ingin publik, menyuruh polisi menangani kasus kasus kejahatan, iya harus bayar karena kepolisian tidak punya biaya atau minim alokasi anggarannya,” jelas Uchok.

Dari gambaran di atas, CBA,sangat kecewa dengan sikap DPR yang tidak melakukan apa apa untuk menolak amputasi anggaran oleh intruksi Presiden Jokowi ini. Padahal, DPR itu punya kekuasaan seperti punya hak budget dan pengawasan tetapi tidak mereka gunakan sama sekali. Dan sampai saat ini, hanya bisa diam, dan minim melakukan protes atas amputasi anggaran ini.

“Anggota dewan seperti ketakutan dengan Presiden Jokowi. Padahal amputasi anggaran, tanpa ada persetujuan dari anggota dewan, atau Jangan jangan, dengan diamnya sikap DPR ini, ternyata mereka senang, dan gembira sekali dengan amputasi anggaran kepada lembaga KPK dan PPATK lantaran akan lebih leluasa “main main” proyek proyek APBN tanpa disadap oleh KPK,” pungkasnya.

Comments

comments