Dirgahayu Pers Nasional

0
297

pribuminews.com – Bila ada pertanyaan, kapan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan kapan Hari Pers Nasional (HPN) tiap tahun diperingati, sebagian masyarakat lebih hafal menjawab HPN ketimbang mengingat milad PWI.

Tulisan ucapan selamat HPN lengkap dengan tanggal dan bulannya pada berbagai baliho, poster, spanduk, dan umbul-umbul yang terpasang di seluruh Kota Ambon membuktikan bahwa peringatan HPN lebih teringat daripada ulang tahun PWI.

Padahal keduanya memiliki tanggal dan bulan yang sama, yakni 9 Februari. Organisasi PWI berdiri di Solo, Jawa Tengah, pada 9 Februari 1946 sedangkan HPN diperingati setiap tahun pada 9 Februari sejak 1985.

HPN mengambil momentum kelahiran PWI. HPN diselenggarakan setiap tahun pada 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PWI

Awalnya salah satu keputusan Kongres ke-28 PWI di Padang, Sumbar, tahun 1978 menghendaki adanya satu hari untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional.

Lalu keputusan itu disampaikan kepada Dewan Pers untuk diteruskan kepada pemerintah. Dewan Pers yang berdiri pada 1966, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers, merupakan organ pemerintah yang memiliki hubungan struktural dengan Departemen Penerangan.

Sidang Dewan Pers ke-21 di Bandung pada 19 Februari 1981, menyetujui menyampaikan kehendak menetapkan HPN kepada pemerintah.

Empat tahun kemudian, terbit Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 mengenai penetapan HPN.

Dewan Pers menetapkan HPN diperingati setiap tahun secara bergantian di ibu kota provinsi, dalam sidang di Ambon, Maluku, pada 11-13 Oktober 1985.

Puncak Peringatan HPN ke-32 di Ambon pada 9 Februari 2017 ini seperti bernostalgia dengan Sidang Dewan Pers di kota yang sama pada 1985 yang menetapkan HPN tiap tahun.

Seiring dengan era reformasi, keberadaan Dewan Pers menjadi organisasi independen berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak era itu, pendirian pers juga tak lagi membutuhkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Sebelumnya SIUPP menjadi persyaratan mutlak yang diberlakukan pemerintahan Orde Baru melalui Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984.(ant)

Comments

comments

LEAVE A REPLY