Pemerintah Segera Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

0
469

pribuminews.com – Pemerintah akhirnya bertindak tegas kepada organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Langkah itu didasari pengamatan pemerintah atas kiprah ormas yang terkenal dengan slogan khilafah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, hari ini (8/5) pemerintah telah menggelar rapat terbatas untuk membahas HTI. Ratas itu sebagai tindak lanjut atas perintah Presiden Joko Widodo ke Kemenkopolhukam untuk menyisir ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Hasilnya, pemerintah pun mengambil tindakan tegas. “Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak berperan positif dalam mencapai tujuan nasional,” ujar Wiranto dalam jumpa pers di kantornya.

Terlihat hadir pada jumpa pers usai rapat terbatas itu antara lain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Selain itu, pemerintah menganggap kegiatan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas serta ciri berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur UU 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Menurut Wiranto, aktivitas HTI nyata-nyata menimbulkan benturan di masyaraka yang berpotensi membahayakan keutuhan NKRI.

“Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” tegasnya.

Wiranto menegaskan keputusan itu bukan karena pemerintah anti terhadap ormas Islam. Namun, langkah tegas itu sebagai upaya menjaga dan merawat keutuhan NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Wiranto, pemerintah tak mau bertindak sewenang-wenang dalam membubarkan HTI. Karenanya, pemerintah akan segera menempuh langkah hukum.

“Nanti akan ada proses melalui lembaga peradilan. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tapi pasti langkah itu harus dilakukan,” tegas mantan Panglima ABRI itu.

Berikut isi pernyataan pemerintah tentang ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI):

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

4. Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

5. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.(slm/jpnn)

Comments

comments

LEAVE A REPLY