Pelabuhan Pelabuhan di Batam Akan Dibenahi

312
foto: Humas Maritim

pribuminews.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan tengah bekerja sama dengan 7 instansi untuk memajukan pelabuhan-pelabuhan di Batam agar lebih efisien dan efektif. Hal itu diungkapkan Menko Luhut saat melakukan peninjauan di pulau-pulau yang berada di Batam, Kamis (15/03).

“Beberapa kali pertemuan di Jakarta mengenai bagaimana kita memadukan semua kegiatan di sini (Batam) supaya bisa lebih efisien dan efektif. Jadi Bakamla, Angkatan Laut, Bea Cukai, Kemenhub, dan seterusnya, ada 7 institusi, nah kita mau buat (Batam) efisien dan efektif,” kata Menko Luhut di lokasi.

Tujuannya, papar Menko Luhut, agar masalah penyelundupan-penyelundupan di Batam itu bisa diatasi serta menjadikan pelabuhan di Batam lebih mumpuni atau terpadu.

“Nah ini nanti sekarang masing-masing tadi kementerian yang terlibat akan lihat dan akan kita adakan rapat nanti di Jakarta, hari Kamis yang akan datang. Nah yang kedua, kita juga melihat mengenai pelabuhan yang ada di Batam ini, supaya ada pelabuhan yang betul-betul mumpuni supaya tidak seperti sekarang ini. Jadi kita mau tertibin semua, supaya pelabuhan ini betul-betul terpadu lagi,” jelasnya.

Tidak hanya pelabuhan, Menko Luhut menegaskan bahwa pihak terkait juga akan menertibkan lego jangkar yang ada di sekitar pelabuhan. Jika ada yang merasa keberatan, Menko Luhut akan ambil tindakan tegas.

“Semuanya akan kita tertibkan, jadi kalau ada yang tidak setuju akan kita tindak tegas, akan kita tindak tegas ya, tidak ada urusan siapa dia. Tadi kalau laporan dari Kepala Pelabuhan di sini maupun Dirjen Perhubungan Laut dan juga dari Bea Cukai, serta Bakamla, potensinya (lego jangkar) sangat besar. Jadi akan kita tertibkan,” tambahnya.

“Selain itu, Pelabuhan khusus yang menangani masalah internasional, tadi Pak Gubernur akan sedang meninjau apa membuat studi kelayakan mana yang paling cocok dan pelabuhan-pelabuhan yang jumlahnya lebih 70 yang tidak resmi semua akan segera kita tutup. Semua akan ditutup di Batam. Kita akan tindak tegas kalau ada yang melanggar aturan, kita mau tertib,” ungkapnya.

Pemerintah Segera Realisasikan 5 KEK di Batam

Dalam peninjauan ini, Menko Luhut juga mengungkapkan bahwa akan diadakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 (lima) tempat di Batam, salah satunya di area Kabil.

“Mengenai KEK, ada 5 yang kita mau buat di sini. Itu mau segera, Presiden sudah mau segera,” kata Menko Luhut di lokasi (Perairan Pulau Nipah), Kamis (15/03).

Dalam peninjauan yang dilakukan menggunakan Kapal Bea Cukai BC 60001 ini, Menko Luhut memaparkan, dengan adanya KEK, diharapkan pelabuhan-pelabuhan di Batam, akan lebih efisien. Untuk salah satu lokasi yang ada diberlakukan KEK yakni area Kabil.

“Salah satu yang saya anggap siap tadi itu adalah Kabil, nanti yang lain lagi itu di mana lagi kita lihat. Kemudian satu pelabuhan yang kita pusatkan untuk khusus dalam negeri,” ungkapnya.

Untuk KEK di Kabil itu sendiri, Menko Luhut berharap akan segera direalisasikan dalam jangka waktu sebulan-dua bulan ini. Dengan demikian, nantinya spill over Singapore diharapkan bisa dikelola di Batam.

“Karena jelas KEK seperti misalnya di Kabil, area itu misalnya akan menjadi KEK, ya segera aja kita mainkan tidak ada masalah, saya berharap dalam satu-dua bulan ini sudah selesai. Nah dengan begitu kita akan bisa membuat pelabuhan di sini lebih efisien,” tambahnya.

“Kalau ini kita bisa buat terpadu, maka saya pikir penyelundupan akan terbatasi, kemudian inefisiensi akan bisa dikurangi. Kemudian juga akibatnya orang yang berinvestasi di Indonesia semakin jelas ke Batam,” lanjutnya.

Selain Kabil, Menko Luhut mengungkapkan juga sudah melakukan peninjauan ke Pulau Nipah, dan menurutnya lokasi Pulau Nipah akan segera ‘dimainkan’.

“Iya kemarin Pulau Nipah kita ke sana, Nipah itu segera akan kita mainkan, jadi itu menjadi satu anchorage area (area lego jangkar) dan di situ kita juga mungkin kuat untuk oiltanking dan sebagainya,” tuturnya.

Dalam peninjauan ini, tampak hadir juga Tenaga Ahli Menko Maritim bidang Pertahanan dan Keamanan Laut Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Deputi Inhuker Bakamla RI Irjen Pol Abdul Ghofur, Kazona Maritim Barat Laksma TNI Eko Murwanto, Kakorpolairud Mabes Polri Irjen Pol Chairul Noor Alamsyah, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko bidang Kemaritiman Agung Kuswandono, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi, Kepala Kantor KPU Bea Cukai Tipe B Batam, serta pejabat dari jajaran instansi terkait. (wid)

Comments

comments