Buruh Pertanyakan Hak Lembaga Legislatif untuk Panggil Paksa dan Menyandera

47
foto: Istimewa

pribuminews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian UndangUndang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), pada Rabu (02/05), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang diwakili oleh Nining Elitos dan Sunarno, S.H., Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) diwakili Eduard Parsaulian Marpaung, S.E., Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) oleh Ilhamyah dan Damar Panca Mulya, dan SINDIKASI oleh Ellena Ekarahendy dan Nur Aini.

Perwakilan buruh dalam petitumnya menilai berlakunya pasal 73 UU MD3 mengakibatkan DPR dapat memanggil paksa seseorang dengan menggunakan kekuatan lembaga kepolisian. padahal, DPR bukan lembaga yudikatif yang mempunyai wewenang untuk memanggil, memeriksa, bahkan melakukan penyanderaan dengan bantuan kepolisian.

Selain itu Pemohon menganggap tidak ada kejelasan untuk perkara apa warga negara dapat dipanggil paksa dan dilakukan penyanderaan. Hal ini berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Pemohon, segala tindakan yang dikategorikan “upaya paksa” harus diatur tata cara dan hukum acaranya melalui Undang-Undang. Sedangkan pada UU MD3 Pemohon tidak menemukan tata cara dan hukum acara untuk upaya paksa tersebut.

Sementara pasal 122 huruf l, dinilai oleh Pemohon tidak memiliki definisi yang jelas mengenai apa yang dianggap dengan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Sedangkan prosedur untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR pada pasal 245 UU MD3 menurut Pemohon bertentangan dengan prinsip independensi peradilan. Diberlakukannya pasal-pasal ini, menurut para Pemohon berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum yang dijamin di dalam UUD. (dod)

Comments

comments